ANALISIS PERMASALAHAN ETIKA BISNIS DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS PT. FREEPORT INDONESIA)

ANALISIS PERMASALAHAN ETIKA BISNIS DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS PT. FREEPORT INDONESIA)

Dosen Pengampuh:

Charisma Ayu Pramuditha, M.HRM

Disusun oleh:

Febby Anzelia (1620200072)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

MULTI DATA PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepadaTuhan Yang MahaEsa, karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “ANALISIS PERMASALAHAN ETIKA BISNIS DALAM DUNIA KERJA (STUDI KASUS PT. FREEPORT INDONESIA)”. Adapaun makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Etika Bisnis.

Dalam pembuatan makalah ini,  penulis menyadari bahwa makalah ini teramat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua bentuk perbaikan, saran, kritik, masukan dari teman - teman mahasiswa dan terutama dari dosen sangat kami hargai untuk peningkatan kualitas tulisan kami di kemudian hari. Akhir kata, harapan besar kami adalah semoga makalah ini membawa manfaat bagi kita semua.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Awal mula PT.Freeport Indonesia berdiri pada tahun 1966 suatu lembaga swasta dari Belanda (KNAG) yaitu geografi kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang berada di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional (MNC), yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara tetapi cabang ada di berbagai negara maju dan berkembang. PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari freeport McMoran CopperPT & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi provinsi Papua. PT. Freepot Indonesia memasarkan hasilnya di seluruh penujuru dunia. Menerapkan bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan hasil usaha yang sehat dan transparan merupakan salah satu peran besar yang dapat diberikan oleh dunia usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu memberikan manfaat yang besar. Namun hal itu jauh dari kenyataan, PT Freeport melakukan pelanggaran-pelanggaran baik secara normatif maupun merusak nilai-nilai yang tertanam pada penduduk sekitar di mana lahan hutan hijau sekitar tambang yang merupakan tempat berburu penduduk di babat habis untuk kepentingan sepihak. Sayangnya pemerintah seolah-olah buta melihat peristiwa yang ada dan bahkan orang awam sekalipun tahu hasil dari apa yang dilakukan freepor pada bumi Papua dan penduduk serta lingkungan didalamnya.

1.2              Rumusan Masalah

1.      Bagaimana analisis permasalahan etika bisnis dalam dunia kerja di PT. Freeport Indonesia di Papua?

1.3              Tujuan

1.      Mengetahui bagaimana permasalahan etika bisnis dalam dunia kerja PT. Freeport Indonesia di Papua

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. ETIKA BISNIS PADA PT. FREEPORT INDONESIA

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Belakangan ini Indonesia disibukan dengan kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret ketua DPR periode sekarang Setya Novanto dengan elit pimpinan perusahaan PT Freeport dan mentri ESDM Sudirman Said hingga menimbulkan sengketa dan menyeret tokoh-tokoh besar lainnya serta menimbulkan kegaduhan politik sampai kelevel lapisan masyarakat ikut dan terlibat tidak secara langsung didalamnya. Kasus ini menimbulkan perpecahan dari berbagai kubu, di satu sisi membela setya Novanto dan sisi lainnya menggugat Setya Novanto untuk turun dari kursi ketua DPR. Terhitung dari tahun 2015 PT Freeport Indonesia mencoba melobi pemerintah untuk memerpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis tahun 2021, berbagai spekulasi muncul baik dari elit politik sampai ke level masyarakat mengenai perpanjang atau tidaknya kontrak tersebut. Pemerintah indonesia sendiri masih berpikir panjang mengenai rencana kontrak perpanjangan PT Freeport melihat isu mengenai rencana pemerintah untuk menasionalisasikan PT. Freeport menjadi perseroan serta pemerintah mengawasi dengan ketat lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang baik dari tingkat eksekutif sampai dengan legislatif untuk tidak melakukan KKN dalam bentuk apapun, melihat sejarah kelam masa lalu PT Freeport yang penuh dengan tradisi KKN, pemerintah berencana menghilangkan tradisi buruk tersebut. Sebenarrnya jika kita menengok track record PT Freeport Indonesia dalam kegiatan operasinya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran etika bisnis, salah satunya disebutkan dalam redaksi berita studi kasus ini, di mana setiap mempepanjang kontrak karya terdapat pihak-pihak atau oknum yang mencari keuntungan pribadi didalamnya. Di papua sendiri yang merupakan tempat beroperasinya PT Freeport Indonesia jauh dari kata sejahtera, penduduk sekitar mengorbankan segalanya termasuk lingkungan, habitat hewan dan tumbuhan, serta tempat tinggal mereka di ganti dengan tambang-tambang yang memberi luka membekas di permukaan bumi. Freeport selalu mengaku bahwa mereka berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang kuat, dan terdaptar sebagai perusahaan yang memiliki pengakuan dari ISO 14001 namun jauh dari kenyataan, terbukti freeport sama sekali acuh atau lebih tepatnya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sebagai dampak dari kegiatan operasi tambang contoh nyatanya adalah freeport secara sembarang membuang limbah batu ke alam tanpa melalui pengolahan dan penangan limbah secara baik dan benar sehingga mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan sekitar pertambangan, dampak nyata dari pembuangan limbah sembarang yang dilakukan oleh Freeport adalah hilangnya danau Wanagon, dan sejumlah danau lainnya yang mempunyai warna indah akibat tertimbun limbah bebatuan tersebut. Terlebih lagi Freeport membuang sembarang cairan berbahaya yang merupakan bahan dalam proses pemisahan logam dan berbahaya jika limbah tersebut dibuang secara langsung ke alam yang merupakan habitat hewan air dan kebutuhan manusia akan air bersih hilang. Tercatat kandungan air tempat Freeport membuang limbah konsentrasi racun mencapai level kronis dan mengancam sekitar 75% organisme air tawar yang hidup didalamnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori utilitiarisme yang berprinsip berkemanfaatan untuk orang lain dimana PT Freeport membuang limbah ke bantaran sungan, membabat habis semua hutan, dan tidak mensejahterakan penduduk sekitar melainkan hanya mensejahterakan Amerika serikat yang merupakan basis dari PT Freepor McMoran. Bahkan lebih mengarah ke teori egoisme yang inti pandangannya adalah memajukan diri sendiri atau pribadi tanpa memikirkan orang lain. Masyarakat sekitar bahkan pemerintahpun tidak mengetahui informasi terkait akiabat yang ditimbulkan kegiatan tambang terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak adanya transparansi yang merupakan kewajiban Freeport untuk menyediakan informasi inilah secara tidak langsung mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak mempunyai i’tikad baik untuk pemerintah maupun lingkungan di sekitarnya termasuk penduduk sekitar tambang dan lingkungan alam. Terhitung 48 tahun Freeport menancapkan kakinya dibumi papua tidak memberikan apapun kecuali kerusakan lingkungan dan kegaduhan di indonesia. Sudah sewajarnya pemerintah tegas dalam menanggapi persoalan ini di mana menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebenarnya kasus-kasus yang menyangkut PT Freeport Indonesia sudah banyak dipublikasikan oleh media masa baik dalam bentuk tulisan atau media pertelevisian seperti koran, artikel, laman berita, berita pertelevisian dsb, namun kita cendrung diam bahkan pemerintah tak berbuat apaapa untuk mencegah atau menghentikan kebrutalan manusia terhadap alam ini. Pemerintah cendrung memberikan privilage pada PT Freeport Indonesia karna di mana PT Freepor merupakan perusahaan penyumbang pajak terbesar di indonesia sehingga pemerintah seolah-olah wajib untuk memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik untuk PT Freeport ini. TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengirim utusan guna menengahi pemogokan ribuan pekerja PT Freeport Indonesia. Menurut Menteri ESDM Darwin Z Saleh, tim dari Kementerian Energi dan Kementerian Tenaga Kerja sedang berada di Papua untuk memfasilitasi keributan antara pekerja Freeport dengan manajemennya. Darwin menyatakan mengirim Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, Thamrin Sihite, ke Papua guna mendamaikan Freeport dengan karyawannya. “Kami harap semua pihak menaati aturan yang berlaku,” kata dia Kamis malam, 7 Juli 2011. Darwin mengakui di sana memang sedang ada kisruh. “Kami masih fokus mengatasi kisruh antara mereka,” ujarnya. Mengenai potensi kerugian Freeport atas mogoknya pekerja, Darwin mengaku tak tahu. “Itu urusan korporasi.” Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan meninggalkan Kota Tembagapura. Mereka berjalan kaki sejauh 45 mil menuju Kota Timika. Hingga Kamis, aksi mogok itu sudah berlangsung empat hari. Karyawan mogok karena tuntutannya untuk naik gaji sesuai dengan standar perusahaan Freeport McMoran tak dikabulkan PT Freeport. Hingga hari keempat aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia pada Kamis itu, aktivitas tambang PT Freeport Indonesia masih terhenti. Sedikitnya 8.000 karyawan PT PT Freeport Indonesia masih berkerumun di gerbang masuk Kota Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Mimika, Papua. Sementara sebanyak 500-an karyawan masih tertahan di Kota Tembagapura, beberapa kilometer dari pusat pengolahan biji tambang. Diatas merupakan artikel mengenai mogoknya karyawan PT Freeport Indonesia karna tidak adanya persamaan hak dalam penggajian yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karna karyawan PT Freeport Indonesia merasa dicurangi mengenai gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan standar gaji PT Freeport McMoran di mana tak sebanding jika dibandingkan dengan PT Freeport lainnya yang beroperasi diluar negeri. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis, seperti Indonesia. Namun hal itu dilanggar secara terang-terangan oleh pihak Freeport itu sendiri. Negara dapat dikatakan gagal karna tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang baik bagi masyarakat, namun dilain pihak memberikan dukungan penuh kepada PT Freeport Indonesia, yang dibuktikan dengan pengerahan personil militer dan pembiaran kerusakan lingkungan dan hak penggajian karyawan harus beradu otot akan tetapi mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport diseluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah dari pada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.

BAB III

PENUTUPAN

3.1. KESIMPULAN

          Etika bisnis merupakan suatu hal yang harus ada dalam perusahaan karena memberikan acuan agar bersahabat dengan lingkungan sekitarnya termasuk didalamnya sosial dan alam. Namun etika bisnis tersebut dilanggar secara terang-terangan oleh PT Freeport indonesia yang merupakan cabang dari perusahaan PT Freeport McMoran yang berbasis di Amerika serikat di mana merupakan negara lahirnya teori-teori etika yang selama ini kita pelajari di bangku sekolahan. Ketegasan pemerintah juga dipertanyakan mengenang pemerintah ikut berkontribusi dalam melegalkan PT Freeport MCMoran menancapkan pengaruhnya dibumi Papua Indonesia yang semakin tahun terlihat kerusakannya dan seolah-olah pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mencabut izin operasi PT Freeport seolah-olah apatis akan kerusakan yang orang awam pun dapat melihatnya. Terlebih lagi penduduk sekitar jauh dari kata sejahtera yang mana tidak sebanding dengan penghasilan atau pendapatan PT Freeport indonesia yang terbilang fantastis sehingga tidak semestinya penduduk tidak menikmati hasil sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.